Tenaga kerja Indonesia yang menetap di Malaysia juga berhak atas pendidikan karena mereka juga anak kandung Ibu pertiwi.
Para pekerja migran juga mempunyai hak yang sama dalam mendapat pendidikan agar generasi bangsa semakin cemerlang.
Guru serawak Indonesia melakukan tugas dengan memberikan pendidikan bagi anak pekerja migran di Malaysia.
Sama seperti di Indonesia para peserta didik diajari pelajaran yang mengandung unsur nasionalisme dan cinta tanah air.
Ikut memperkenalkan dan membangun Indonesia dari ladang-ladang sawit di Malaysia Timur, memang bukan hal mudah.
Perlu proses panjang, penuh tantangan, baik internal atau eksternal. Tapi demi Indonesia, apalagi itu sudah menjadi tugas utama, para guru mau tak mau harus berupaya secara maksimal.
Tantangan internal paling utama adalah status pelajar CLC itu sendiri, baik lahir maupun batin.
Secara lahiriah, status ke-WNI-an mereka sebenarnya masih belum jelas dan bisa dipersoalkan.
Ini antara lain akibat dari ketidak-lengkapan dokumen untuk permohonan penerbitan paspor oleh Perwakilan RI (seperti surat/akte lahir, surat nikah dan dokumen kedua orang tua).
Jadi, kalau paspor saja tidak ada, yang itu merupakan “jantung” bagi seseorang jika berada di negara lain, apalagi visa atau surat izin tinggal di Malaysia.
Inilah yang membuat mereka akhirnya, suka tidak suka, disebut dengan istilah yang rada miris dengan unsur konotasi negatif.
“Pendatang Haram”, “Pendatang Asing Tanpa Izin” (PATI), yang sangat rentan terhadap peristiwa penangkapan saat razia pihak berwajib setempat.
Karena sebagian besar lahir dan tumbuh di Malaysia Timur, para pelajar CLC itu tentu saja sangat minim pengetahuan tentang Indonesia dalam berbagai aspeknya.
Apalagi dibenturkan dengan peristiwa orang tua yang kurang peduli terhadap mereka akibat terlalu sibuk bekerja di kebun sawit.
Maka tidak heran bila ditemukan fakta bahwa sebagian besar dari mereka sama sekali belum pernah menginjakkan kaki ke Indonesia, setidaknya kampung halaman orang tua.
Realitas ini dilengkapi dengan tantangan eksternal berupa lingkungan dan tempat belajar (ruang kelas) CLC yang kondisi fisiknya sederhana dan lokasinya berada di negara orang.
Inilah antara lain faktor yang membuat para guru CLC tidak bisa dengan leluasa beraksi untuk menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan seperti halnya di negeri sendiri.
Contoh paling nyata dan sederhana adalah dalam upacara bendera atau acara-acara tertentu yang bersifat kebangsaan.
Petugas pengibar bendera dari pelajar CLC hanya bisa membentangkan bendera merah putih dengan kedua tangannya di depan kawan-kawan, sambil diiringi lagu Indonesia Raya.
Sebab oleh aturan negara setempat, kain sakral itu tidak boleh dikibarkan di atas tiang di depan sekolah, kecuali di premis-premis milik Indonesia saja (Kantor Perwakilan RI atau SIKK).
Bagaimanapun, “the show must go on,” kata salah seorang Guru CLC. Walau terdapat berbagai keterbatasan dan tantangan.
Yang terjadi baik internal maupun eksternal, nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan harus tetap ditanamkan dan diajarkan kepada pelajar-pelajar CLC.
“Kalau tidak kita lakukan sekarang, bagaimana nasib anak-anak Indonesia itu di masa depan jika mereka kembali ke tanah air. Keindonesiaan bukan sekadar hanya ditandai dengan bukti kita punya paspor, atau kita hormat bendera di atas tiang, tapi lebih dari itu,” tegasnya penuh semangat.
Sejauh ini, sejak SIKK dan CLC hadir di Sabah dan Sarawak, praktik “membangun negeri dari ruang-ruang kelas”, itu terus berproses dan berjalan dengan baik walau dengan keterbatasan, Terbukti dengan makin tertanamnya nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan dalam diri para Pelajar SIKK dan CLC, baik dari sisi pengetahuan, wawasan, sikap, maupun kepribadian mereka sehari-hari.
