Pemerintah Indonesia menolak tudingan sepihak mengenai dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara sistematis di Papua saat menggunakan hak jawab pada Debat Umum Sesi ke-81 Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Senin (28/9/2026).

Langkah diplomasi tersebut diambil guna menanggapi pernyataan perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang mempersoalkan situasi keamanan serta mendorong kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM ke tanah Papua.

“Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia,” tegas delegasi Indonesia dalam pernyataan resminya.

Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Selasa (29/9/2026), Indonesia menekankan,  setiap dugaan yang kredibel selalu ditangani secara serius melalui mekanisme hukum nasional yang independen, seperti Komnas HAM.

Indonesia juga mengingatkan agar pembahasan situasi Papua dilihat secara utuh, mengingat warga sipil, guru, tenaga kesehatan, hingga aparatur pemerintah kerap menjadi korban kekerasan kelompok bersenjata.

Terkait desakan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Indonesia menegaskan  pengaturan teknis merupakan wewenang dan kesepakatan bilateral antara negara tuan rumah dengan Kantor Komisaris Tinggi PBB, serta tidak dapat diatur oleh negara lain atau organisasi regional.

Sebelumnya, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale dan Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Odo Tevi menyampaikan keprihatinan atas isu HAM di Papua Barat serta mendesak adanya verifikasi independen oleh PBB.

Penggunaan hak jawab oleh delegasi RI tersebut berlangsung pada rangkaian sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81.

Forum diplomasi tahunan tingkat tinggi PBB  mempertemukan para pemimpin dunia dan perwakilan negara anggota untuk menyampaikan pandangan serta sikap politik luar negeri masing-masing negara.

Sementara itu, pada Kamis (24/9/2026), Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Rick Nelson Houenipwela melakukan pertemuan bilateral di sela-sela Sidang Umum PBB ke-81, guna memperkuat kerja sama pembangunan, perdagangan dan peningkatan kapasitas.

Sugiono juga mengundang para pelaku usaha dari Kepulauan Solomon untuk berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia yang akan berlangsung pada 14-18 Oktober 2026 serta mendorong finalisasi kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Menlu Kepulauan Solomon menyampaikan rencana untuk memperkuat perwakilan Kepulauan Solomon di Jakarta guna mendorong hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara, serta menyampaikan apresiasi atas kontribusi Indonesia melalui berbagai program peningkatan kapasitas dan beasiswa.