Kolaborasi Tegas Kemendikdasmen dan Kejaksaan Agung Sikat Korupsi dalam Revitalisasi Sekolah

Makassar – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) kini bersinergi penuh dalam mengawal program revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. Kolaborasi strategis ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan proyek pembangunan pendidikan berjalan tanpa pungutan liar (pungli) maupun praktik korupsi yang merugikan negara.

Koordinator Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Direktorat IV Kejaksaan Agung RI, Waito Wongateleng, mengungkapkan bahwa kerja sama ini telah diperkuat melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). “Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menjalin kerja sama untuk bersinergi dan berkolaborasi mengawal program strategis Presiden ini,” tegas Waito dalam kegiatan Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Revitalisasi PAUD Tahap 8 di Makassar, Kamis (21/8). Ia didampingi Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung, Faisal Yusuf Helmi.

Laporan Indikasi Korupsi Sudah Diterima

Waito tidak menampik bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait indikasi kecurangan dalam program ini. Di antaranya adalah permintaan dana sebesar 15% dari setiap lembaga penerima bantuan pemerintah di Dinas Pendidikan Garut, serta keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bantuan revitalisasi SD dan SMP di Musi Banyuasin.

Untuk itu, Waito mengimbau masyarakat, khususnya pihak sekolah, agar tidak ragu melaporkan ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) di daerah masing-masing jika menemukan praktik pungli atau oknum yang mengganggu program revitalisasi. “Jangan ragu datang ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) yang ada di daerah masing-masing untuk memohon bantuan dan advokasi,” imbuhnya.

Dampak Buruk Korupsi dan Modus Operandi

Waito menjelaskan, tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan sekolah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang merusak. Dampak ini meliputi proyek pembangunan sekolah yang terbengkalai, rendahnya kualitas bangunan, menurunnya kepercayaan publik, hingga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Menurutnya, modus korupsi sering terjadi di berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pembelanjaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan proyek. “Korupsi bukan sekadar tindakan mencuri uang negara. Secara yuridis, sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi memiliki cakupan yang sangat luas,” terang Waito.

Ancaman Sanksi Berat Menanti Pelaku Korupsi

Pelaku tindak pidana korupsi akan dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sanksi yang menanti tidak main-main, meliputi:

Hukuman Penjara: Paling singkat 4 tahun hingga seumur hidup, tergantung jenis tindak pidana.
Denda: Minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.
Hukuman Tambahan: Berupa pencabutan hak tertentu, seperti hak untuk menduduki jabatan publik.
Penyitaan Aset: Hasil korupsi akan disita oleh negara.
Uang Pengganti: Kewajiban membayar uang pengganti sejumlah kerugian negara yang ditimbulkan.
“Hukuman yang berat ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan korupsi,” kata Waito.

Ia menambahkan, meski ada sekitar 30 jenis tindak pidana korupsi, secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis utama: Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuap, Penggelapan Dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, dan Gratifikasi.

“Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa korupsi itu beragam bentuknya. Tidak hanya sebatas merugikan uang, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan oleh negara,” tutup Waito, berharap pemahaman yang lebih luas tentang definisi dan jenis korupsi dapat meningkatkan partisipasi publik dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. (Tim Direktorat PAUD/ Editor : Ekasatya)