Anggaran pemerintah dialokasikan dalam berbagai sasaran sosial, pendidikan, dan lainnya.
Pemerintah Provinsi Jateng mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,81 triliun untuk sektor pendidikan dan kebudayaan pada 2025.
Nominal yang sudah ditetapkan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan sektor lainnya.
Nominal anggaran itu disampaikan oleh Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana.
Pada saat rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD tahun anggaran 2025 di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Jumat.
“Ini tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025.
Hal ini sudah dibahas badan anggaran dan disepakati pada tanggal 16 Agustus lalu,” katanya.
Nana menjelaskan bahwa struktur Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah diproyeksikan Rp23,54 triliun, sedangkan belanja daerah diproyeksikan Rp23,91 triliun atau ada defisit Rp362,3 miliar.
“Defisit anggaran ditutup dengan surplus pembiayaan daerah. Adapun penerimaan pembiayaannya sebesar Rp432,3 miliar.
Sedangkan Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp70 miliar untuk penyertaan modal.
Sehingga total pembiayaan ‘netto’ sebesar Rp362,3 miliar dan SiLPA-nya nihil,” katanya.
Dalam Nota Keuangan RAPBD 2025, ia menyebutkan belanja daerah urusan bidang pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp8,81 triliun.
“Anggaran ini difokuskan pada kegiatan penanganan anak tidak sekolah secara bertahap di wilayah kemiskinan ekstrem,” ucapnya.
Serta penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan dan relevansi dunia usaha dan dunia industri, pembiayaan operasional sekolah melalui BOSDA, BOP, serta pembiayaan siswa melalui beasiswa siswa miskin.
