Kebijakan Pendidikan Daerah 3T Dibahas Dalam Silaturahmi Dengan Komunitas Merdeka Belajar

 

Pagelaran silaturahmi Menteri Nadiem bersama komunitas dan perwakilan penerima program Kemendikbudristek pada Kamis (2/5/2024) di Jakarta berlangsung seru.

Karena acara tersebut tidak hanya bersifat seremonial dan pandangan satu arah dari pemerintah saja.

Tetapi ada sesi dialog dengan menjawab pertanyaan dari peserta yang terkait persoalan dunia pendidikan.

Beragam Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta dengan berbagai pendangan mereka.

Diantaranya tentang sejauh mana upaya pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Mendikbudristek menjelaskan bahwa tidak cukup jika intervensi untuk sekolah-sekolah di daerah tersebut dilakukan dengan cara-cara biasa.

Menurut Nadiem, salah satu yang harus diubah adalah kebijakannya untuk mengafirmasi sekolah-sekolah ini.

Yakni dengan memisahkan besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa yang ada di daerah 3T.

Pada waktu dulu dana BOS dibagikan secaramerata, namun keseragaman itu bukan (berarti) adil.

Sehingga kami mengubah kebijakan untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah tertinggal tersebut.

Setiap anak ditambah besaran dananya. Penambahan dana BOS bahkan bisa mencapai 30 sampai 40 persen,” Ujar Nadiem.

Faktor lainnya adalah kebutuhan operasional setiap sekolah bervariasi, bahkan di daerah 3T sekalipun.

Ada sekolah yang memerlukan sarana seperti meja dan kursi, buku, dan fasilitas penunjang.

Ada juga yang membutuhkan kapal untuk mengangkut guru-guru ke pulau terpencil agar dapat mengajar.

“Ini gambaran betapa kebutuhan sekolah berbeda-beda, untuk itulah kita membuat dana BOS itu jauh lebih fleksibel,” tutur Mendikbudristek.

Di daerah 3T ini pula, Mendikbudristek menambahkan, kementerian membuat kebijakan dengan mengirimkan buku-buku bacaan menyenangkan,

Langkah ini di fokuskan pada daerah khususnya di wilayah yang tingkat literasinya rendah atau dibawah rata rata.

Selanjutnya kebijakan lain yang berpihak pada sekolah-sekolah di daerah Timur Indonesia adalah implementasi Kurikulum Merdeka.

Menurutnya, hingga saat ini banyak orang memiliki persepsi yang salah tentang Kurikulum Merdeka.

Karena hanya menganggapnya relevan bagi guru-guru di kota besar dengan teknologi dan akses internet.

“Padahal yang lebih membutuhkan Kurikulum Merdeka sebenarnya adalah sekolah yang tertinggal.

Para guru diberikan kebebasan untuk maju-mundur dan menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa,” tambahnya.

Mendikbudristek menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan kepada siswa yang tidak terlalu menonjol dalam kemampuan akademik.

Berbagai cara dipersiapkan untuk menunjukkan keunggulan peserta didik. diantaranya
Melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5),

“Mungkin tidak begitu mahir berhitung, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk memimpin kawan kawannya dalam mengerjakan proyek di lapangan. Sehingga mereka menjadi percaya diri,” tutupnya.