Prestasi setiap pelajar harus ditingkatkan agar bisa mendukung percepatan Indonesia Emas.
Oleh sebab itu semua pihak harus bahu membahu untuk mencegah terjadinya perundungan di sekolah.
Agar siswa bisa betah untuk belajar disekolah tanpa ada perasaan takut atau tidak tenang.
Sebanyak 356.644 siswa-siswi se-Jawa Timur mengikuti deklarasi gerakan antiperundungan.
Dilaksanakan pada pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) tahun 2024.
Meliputi jenjang SMA, SMK dan SLB negeri/swasta via luring maupun daring, Senin.
Deklarasi tersebut dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono secara luring di SMKN 5 Surabaya.
kemudian dilakukan dengan menunjukkan ratusan ribu poster bertulis anti perundungan.
Serta komitmen penandatanganan pernyataan oleh seluruh undangan serta peserta MPLS.
Pj Gubernur Adhy menyatakan MPLS tahun ini sengaja mengusung tema “Siap Mendukung Anti Perundungan di Jawa Timur”.
Karena relevan dengan isu global, di mana perundungan atau bullying adalah masalah serius.
Yang dapat mengganggu proses belajar dan perkembangan psikologis peserta didik.
“Kalau berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI.
Kasus perundungan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan dilakukan oleh anak usia sekolah.
Jadi mari kita ciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar,” katanya.
Ada beberapa langkah kreatif yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi perundungan.
Antara lain pendidikan karakter, penggunaan teknologi informasi untuk hal positif.
Serta pendekatan partisipatif, kerja sama dengan orang tua, serta pelatihan dan pengembangan guru. ucapnya.
“Kita harus menjadi agen perubahan yang aktif untuk mendukung gerakan anti perundungan ini.
Kami tidak ingin lagi dalam masa orientasi maupun belajar nanti ada yang menjadi korban kekerasan atau kerusuhan. Itu fenomena kuno,” katanya.
Dalam MPLS ini, Pj Gubernur Adhy turut meninjau proses pembukaan rekening pelajar program KEJAR.
Program ini merupakan upaya mendidik siswa-siswi agar mereka gemar menabung.
“Bagi siswa atau anak yang tidak mampu, maka akan kami berikan saldo awal.
Ini juga untuk membiasakan anak-anak menggunakan layanan digital terdepan,” kata Pj Gubernur Adhy.
Sementara itu, Kadisdik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan bahwa.
Apa yang dilakukan selama MPLS ini merupakan bentuk intervensi pemerintah bagi permasalahan yang ada.
Diharapkan, ke depannya lingkungan pendidikan Jawa Timur akan menjadi wadah aman yang mencetak lebih banyak SDM berprestasi.
